TAPTENG – Hampir tiga bulan setelah banjir dan longsor menerjang Desa Sibio-bio, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebanyak 11 warga dilaporkan hilang. Hingga pertengahan Februari 2026, baru empat korban yang berhasil ditemukan, sementara tujuh lainnya masih dalam pencarian.
Empat korban ditemukan pada fase awal tanggap darurat melalui upaya swadaya keluarga, masyarakat, dan pemerintah desa. Namun, minimnya dukungan peralatan serta terbatasnya keterlibatan tim teknis pada masa awal bencana kini menjadi sorotan keluarga korban.
Upaya penyisiran lanjutan yang digelar Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) Sibabangun bersama unsur TNI, Polri, BPBD, dan relawan pada Kamis (12/2/2026) akhirnya ditunda. Penundaan dilakukan setelah keluarga korban menyatakan keberatan terhadap metode pencarian yang dinilai masih bersifat manual.
“Kami mengapresiasi kehadiran pemerintah hari ini. Namun selama hampir tiga bulan, kami bersama warga dan pemerintah desa sudah berupaya maksimal melakukan pencarian. Dari 11 korban, baru empat yang ditemukan. Jika penyisiran hanya dilakukan secara manual, harapan kami sangat kecil,” ujar salah seorang keluarga korban di lokasi pencarian.
Keluarga menilai pencarian lanjutan semestinya didukung peralatan memadai, termasuk penggunaan alat berat atau teknologi pendeteksi, mengingat material longsor yang tebal serta waktu kejadian yang sudah cukup lama.
“Kalau hanya manual, kami khawatir hasilnya tidak maksimal. Kami berharap ada dukungan peralatan yang lebih memadai agar pencarian efektif,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Camat Sibabangun, Romulus Simanullang, menyatakan kehadiran pemerintah kecamatan merupakan bentuk kepedulian terhadap keluarga korban. Ia memastikan aspirasi masyarakat akan diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
“Kami hadir sebagai bentuk empati dan tanggung jawab pemerintah di tingkat kecamatan. Aspirasi keluarga korban akan kami sampaikan ke pemerintah kabupaten untuk menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Selain persoalan pencarian, keluarga korban juga mempertanyakan realisasi Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga terdampak. Mereka menyebut bantuan serupa telah diterima masyarakat di sejumlah desa lain.
Camat menjelaskan, proses pencairan DTH telah melalui tahapan administrasi dan verifikasi.
“Dana Tunggu Hunian diproses selama tiga bulan dan minggu lalu telah ditandatangani oleh Bupati. Bantuan akan dipastikan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria dan tepat sasaran,” katanya.
Meski demikian, keluarga berharap penyaluran bantuan segera direalisasikan, mengingat kondisi ekonomi dan psikologis mereka yang masih terpukul akibat bencana.
Dengan masih adanya tujuh korban yang belum ditemukan, perhatian publik kini tertuju pada langkah lanjutan pemerintah daerah dan perangkat penanggulangan bencana. Ketersediaan peralatan, efektivitas koordinasi lintas instansi, serta transparansi penanganan menjadi faktor krusial dalam memastikan proses pencarian berjalan optimal.
Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya respons cepat dan sistem kebencanaan yang terukur di tingkat daerah. Evaluasi terhadap kecepatan mobilisasi, kesiapan peralatan, serta pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) penanganan bencana dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh.
Publik menantikan langkah konkret pemerintah daerah agar upaya pencarian dan pemulihan berjalan efektif, akuntabel, serta memberi kepastian bagi keluarga korban yang hingga kini masih menunggu kejelasan.(Ril)
