JAKARTA – Menyikapi insiden gangguan pencernaan yang menimpa puluhan siswa SMK HKBP Sidikalang, Kabupaten Dairi, Bupati Dairi Vickner Sinaga bergerak cepat dengan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta untuk menemui Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Selasa malam (10/2/2026).
Pertemuan tersebut bertujuan melakukan koordinasi mendalam terkait standar pengawasan pangan dan penguatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah. Dalam kesempatan itu, Bupati juga melaporkan progres percepatan pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Dairi.
Bupati menyampaikan kronologis kejadian serta langkah darurat yang telah diambil Pemerintah Kabupaten Dairi melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan MBG. Langkah tersebut meliputi evaluasi menyeluruh terhadap penyedia jasa SPPG serta sistem distribusi makanan ke sekolah.
Terkait penanganan kejadian luar biasa (KLB) dugaan keracunan, Bupati melaporkan sebanyak 79 siswa penerima manfaat sempat menjalani perawatan di rumah sakit dan puskesmas. Pada hari yang sama, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN menerbitkan surat Nomor 382/D.TWS/02/2026 tertanggal 10 Februari 2026 tentang penghentian sementara operasional SPPG Sidikalang III, sembari menunggu hasil investigasi dari Dinas Kesehatan dan BPOM.
“Berdasarkan pertemuan saya dengan Kepala Badan Gizi Nasional, ada sejumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang wajib dijalankan setiap SPPG. Kami juga meminta pendampingan BGN untuk menyusun protokol ketat dalam pengolahan makanan program MBG, termasuk edukasi higiene dan sanitasi,” ujar Vickner melalui pesan singkatnya.
Ia menambahkan, Pemkab Dairi berencana meluncurkan program edukasi bagi pelaku UMKM pangan dan masyarakat terkait keamanan konsumsi makanan. Kepala BGN, lanjutnya, menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan bahwa keamanan pangan merupakan pilar utama dalam pemenuhan gizi masyarakat.
BGN juga berkomitmen mengirimkan tim ahli untuk membantu pemetaan risiko gizi dan keamanan pangan di Kabupaten Dairi guna mencegah kejadian serupa terulang.
“Bapak Kepala BGN menyampaikan, meskipun bahan makanan telah memenuhi standar, tetap ada potensi risiko jika proses pengolahan dan distribusi tidak memperhatikan durasi waktu dan kesegaran makanan. Karena itu, pengelola SPPG diminta benar-benar memperhatikan rentang waktu sejak produksi hingga makanan diterima siswa,” jelas Bupati.
Saat ini, sampel makanan masih dalam proses uji laboratorium untuk memastikan penyebab pasti dugaan kontaminasi.
“Kami tidak ingin peristiwa ini menghambat semangat perbaikan gizi di daerah. Justru ini menjadi momentum untuk memperketat pengawasan dari hulu ke hilir,” tegasnya.
Progres Pembangunan SPPG
Dalam pertemuan tersebut, Bupati juga melaporkan perkembangan pembangunan dapur SPPG di Dairi. Dari total 39 SPPG yang diamanahkan, sebanyak 24 unit telah beroperasi dan tujuh lainnya menunggu jadwal peluncuran. Sementara delapan SPPG tersisa ditargetkan mulai beroperasi paling lambat akhir Maret 2026.
Bupati Vickner Sinaga menyampaikan apresiasi atas respons cepat BGN pusat, Koordinator Wilayah Sumatera Utara, serta perwakilan BGN di daerah dalam menangani insiden tersebut. (CN)
