JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah mantan menteri luar negeri, mantan wakil menteri luar negeri, serta tokoh senior diplomasi nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026.
Pertemuan yang berlangsung hampir tiga jam tersebut menuai apresiasi luas karena dinilai berlangsung terbuka, dialogis, dan membahas secara mendalam arah kebijakan luar negeri Indonesia, termasuk isu Palestina dan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengaku terkejut dengan suasana pertemuan yang jauh dari kesan satu arah. Menurutnya, Presiden Prabowo membuka ruang diskusi seluas-luasnya tanpa pembatasan topik.
“Pertama saya agak surprise, karena kita cukup banyak dengar cerita pertemuan dengan Presiden yang satu arah. Tapi yang saya lihat hari ini suasananya totally open, diskusi dua arah,” ujar Dino kepada awak media usai pertemuan.
Dino menilai berbagai risiko, opsi kebijakan, hingga tantangan geopolitik global dibahas secara lugas dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo. Ia juga menyoroti pendekatan realistis Presiden dalam menyikapi keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace terkait konflik Palestina.
“Kesan saya, Presiden Prabowo sangat realistis. Saat ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah Board of Peace, tidak ada opsi lain,” kata Dino.
Meski demikian, Dino menegaskan bahwa Board of Peace bukanlah solusi instan. Ia mengapresiasi sikap kehati-hatian Presiden Prabowo yang tetap berpegang pada prinsip dan kepentingan nasional, termasuk opsi untuk menarik diri jika kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai dasar Indonesia.
“Yang saya paling suka, kita masuk dengan hati-hati dan tetap punya opsi keluar kalau ini bertentangan dengan prinsip dan kepentingan kita,” tegasnya.
Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menilai pertemuan tersebut memberikan banyak pencerahan, terutama terkait isu-isu diplomasi sensitif yang selama ini tidak sepenuhnya dipahami publik. Ia juga menjelaskan bahwa keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace telah melalui proses konsultasi intensif dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam.
“Kita ikut serta setelah dua rangkaian konsultasi dengan negara-negara Islam. Delapan negara ini bisa menjadi kekuatan penyeimbang dalam proses pengambilan keputusan,” ujar Hassan.
Hassan menambahkan bahwa penyelesaian konflik tidak selalu harus berada dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan tidak perlu dipandang negatif sepanjang menghasilkan dampak kemanusiaan yang nyata. Ia menegaskan Indonesia tetap memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan keberlanjutan keterlibatan dalam Board of Peace.
“Kita punya kedaulatan untuk memutuskan lanjut atau tidak, tergantung apakah proses ini benar-benar membantu rakyat Palestina,” katanya.
Senada, mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab menegaskan bahwa komitmen Indonesia terhadap perjuangan Palestina tidak pernah berubah. Ia menekankan bahwa solusi dua negara atau two-state solution tetap menjadi sikap resmi Indonesia.
“Indonesia tidak pernah meninggalkan komitmen terhadap perjuangan Palestina. Two-state solution itu harga mati,” tegas Alwi.
Adapun tokoh senior diplomasi Jusuf Wanandi mengapresiasi keterbukaan Presiden Prabowo yang dinilainya telah menjelaskan secara komprehensif berbagai kebijakan luar negeri, bahkan menjawab pertanyaan sebelum diajukan.
“Ini adalah kesempatan yang dibuka oleh Presiden dan harus kita hargai serta manfaatkan bersama,” ujarnya.
Pertemuan tersebut mencerminkan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membangun komunikasi yang inklusif dan transparan, sekaligus memastikan kebijakan luar negeri Indonesia dijalankan secara realistis, berhati-hati, dan tetap berpijak pada kepentingan nasional serta nilai kemanusiaan global.
(BPMI Setpres)
