TAPANULI UTARA– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara memastikan kehadiran dan keberlanjutan pelayanan publik selama masa transisi pascabencana di Kecamatan Parmonangan. Hal ini ditegaskan Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) perkembangan penanganan pascabencana di Aula Kantor Camat Parmonangan, Senin (2/2/2026).
Rakor tersebut dihadiri jajaran pemerintahan kecamatan, para kepala desa, unsur puskesmas, pendidikan, pertanian, serta perangkat daerah terkait. Wakil Bupati didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bahal Simanjuntak.
Rapat diawali dengan laporan Camat Parmonangan bersama para kepala desa mengenai kondisi terkini desa-desa terdampak bencana, termasuk penyaluran bantuan dan berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan pentingnya rakor sebagai sarana penyeragaman visi dan misi antar pemangku kepentingan dalam rangka percepatan pemulihan pascabencana sekaligus pembangunan daerah.
“Terkait penanganan pascabencana, perlu kami sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten tidak membedakan Kecamatan Parmonangan dengan kecamatan lainnya. Semua kita tangani dan kunjungi. Kami berharap data kerusakan dari desa terdampak dapat disampaikan secara akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan,” ujar Wakil Bupati.
Lebih lanjut disampaikan, Pemkab Tapanuli Utara akan mengupayakan percepatan pemulihan dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi, meliputi perbaikan akses jalan, kelistrikan, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga sektor pertanian. Namun demikian, Wakil Bupati mengakui adanya keterbatasan kemampuan daerah sehingga diperlukan koordinasi lintas sektor dengan pihak terkait.
“Pemerintah Kabupaten akan berupaya secepatnya melakukan pemulihan, namun kita juga harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait mengingat keterbatasan yang dimiliki Pemerintah Daerah,” lanjutnya.
Dalam masa transisi pascabencana, Wakil Bupati juga menekankan pentingnya keberlanjutan pelayanan pendidikan bagi seluruh peserta didik. Ia meminta instansi teknis agar proaktif mencari solusi teknis di lapangan agar hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi.
Selain itu, Wakil Bupati mengingatkan seluruh jajaran agar terus memantau kondisi masyarakat serta menyampaikan informasi yang jelas dan transparan, termasuk terkait dampak kebijakan Pemerintah Pusat mengenai penutupan perusahaan konsesi hutan.
“Mari kita monitor kondisi masyarakat dan sampaikan informasi yang jelas agar masyarakat tetap tenang dan kebutuhannya dapat terpenuhi. Pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan,” tegasnya.
Rapat koordinasi kemudian dilanjutkan dengan pemaparan laporan dari perangkat daerah terkait serta diskusi bersama guna merumuskan solusi atas berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.(Torop Pers)
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), perwakilan beberapa perangkat daerah, serta unsur Polsek dan Koramil setempat.
