SIMALUNGUN – Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun yang berkantor di Pamatang Raya dinilai tidak sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, Anton Saragih dan Benny Gusman Sinaga, dalam memajukan dunia pendidikan. Lembaga tersebut justru disebut terjebak dalam praktik tarik-menarik kepentingan jabatan kepala sekolah yang diduga dilakukan oleh oknum salah satu kepala bidang (Kabid).
Dugaan tindakan “mengganas” oknum Kabid di lingkungan Dinas Pendidikan Simalungun itu dinilai telah menciptakan keresahan di kalangan kepala sekolah SD dan SMP, bahkan mengganggu fokus serta kinerja mereka dalam menjalankan tugas pendidikan.
Hal ini disampaikan Pemerhati Dunia Pendidikan Kabupaten Simalungun, Azahari Nasution, kepada sejumlah awak media di salah satu kafe di Jalan Kartini, Kamis (29/1/2026).
Azahari yang akrab disapa Wak Nas mengungkapkan, pihaknya kerap menerima laporan dari para kepala sekolah terkait perilaku oknum Kabid tersebut.
“Ada sejumlah kepala sekolah SD dan SMP yang melapor kepada saya. Mereka sering dipanggil ke ruang kerja oknum Kabid itu, dan pemanggilan tersebut bukan untuk pembinaan, melainkan diduga berkaitan dengan jabatan,” ujar Azahari.
Lebih lanjut, Azahari menyebut oknum Kabid tersebut diduga memiliki kendali terhadap sistem aplikasi tertentu yang dapat memengaruhi status jabatan kepala sekolah.
“Oknum Kabid ini diduga bisa mengotak-atik aplikasi dan mengganti jabatan kepala sekolah. Ini sangat mencederai prinsip profesionalisme dan tata kelola pendidikan,” tegasnya.
Tak hanya itu, Azahari juga mengungkap dugaan penurunan jabatan kepala sekolah secara sepihak, dari kepala SMP menjadi kepala SD.
“Ini sudah keterlaluan. Bagaimana bisa seorang kepala sekolah SMP diturunkan menjadi kepala sekolah SD tanpa mekanisme yang jelas? Ini membuat dunia pendidikan di Simalungun semakin tidak sehat,” ucapnya.
Atas kondisi tersebut, Azahari secara tegas meminta Bupati Simalungun, H. Anton Saragih, untuk segera turun tangan dan mengambil tindakan tegas.
“Kami meminta Bupati Simalungun mencopot oknum Kabid yang diduga terus mengobok-obok jabatan kepala sekolah. Jangan sampai dunia pendidikan menjadi korban kepentingan pribadi,” pungkasnya. (Red)
