Berita Daerah

Bupati Taput Hadiri Pembukaan Rakernas XVII APKASI di Batam

142
×

Bupati Taput Hadiri Pembukaan Rakernas XVII APKASI di Batam

Sebarkan artikel ini

BATAM – Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang berlangsung di Aston Hotel Grand Lotus, Batam, Minggu (18/1/2026). Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, S.E., M.M.

Rakernas XVII APKASI tahun ini mengusung tema “Satu Misi, Satu Aksi Mewujudkan Negeri” dan dijadwalkan berlangsung hingga 20 Januari 2026. Forum ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah kabupaten se-Indonesia dalam memperkuat kolaborasi antardaerah, meningkatkan peran APKASI, serta menjaring dan menyampaikan aspirasi daerah kepada Pemerintah Pusat.

Pada hari pertama pelaksanaan Rakernas, agenda difokuskan pada acara pembukaan yang dirangkaikan dengan peluncuran buku berjudul “25 Praktik Terbaik Pemerintah Kabupaten”. Buku tersebut memuat berbagai inovasi dan praktik unggulan pemerintah kabupaten di Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan pelayanan publik.

Selanjutnya, pembahasan materi-materi strategis akan dilaksanakan pada Senin dan Selasa, meliputi forum dialogis terkait penguatan ekonomi pertanian daerah, pengembangan infrastruktur kabupaten, optimalisasi dana perkebunan, penguatan manajemen talenta ASN, optimalisasi dana desa dan pengentasan kemiskinan ekstrem, arah kebijakan Program Sekolah Rakyat, hingga isu penyelenggaraan pilkada melalui DPRD.

Selain forum dialogis, agenda Rakernas juga mencakup sidang pleno internal APKASI serta peresmian Gedung Pusat Promosi Investasi Daerah (PPID) APKASI yang direncanakan akan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Melalui keikutsertaan dalam Rakernas XVII APKASI, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam forum nasional APKASI guna memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta mendorong percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan.(Torop Pers)