PEMATANGSIANTAR – Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi SH MKn, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Langkah Konkret Mengantisipasi Momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Rakor digelar secara daring dari Command Center Pemko Pematangsiantar, Senin (01/12/2025) pagi, dan turut dihadiri unsur Forkopimda Kota Pematangsiantar.
Rakor tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar seluruh pemerintah daerah menjaga keamanan dan stabilitas wilayah, memastikan ketersediaan serta keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, serta menjamin kelancaran mobilitas masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru 2026.
Wali Kota Wesly Silalahi menegaskan bahwa Pemko Pematangsiantar segera menindaklanjuti hasil rakor dengan langkah-langkah konkret.
“Tadi kita telah mengikuti rapat secara nasional, dan di daerah kita langsung berkoordinasi dengan Forkopimda. Kita akan segera menindaklanjuti dengan menyusun rencana aksi,” ujar Wesly.
Ia menambahkan, koordinasi lanjutan bersama Forkopimda akan dilakukan untuk memastikan seluruh aspek pengamanan, pelayanan, dan kesiapan teknis berjalan optimal.
“Harapan kita tentu mengantisipasi sedini mungkin. Mulai dari aspek keamanan, kesiapan pelayanan, hingga langkah pencegahan,” tuturnya.
Terkait ketersediaan kebutuhan pokok, Wesly menekankan agar stok tetap dipastikan aman dan stabil. Seluruh langkah pengamanan pasokan akan dilaksanakan secara terkoordinasi bersama Forkopimda.
Dengan upaya tersebut, Wesly optimis kondisi daerah tetap stabil dan masyarakat merasa aman menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
Menanggapi isu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), Wesly meminta masyarakat tetap tenang. Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama PT Pertamina (Persero) telah mengambil langkah cepat dan terkoordinasi untuk menjamin kelancaran layanan dan distribusi BBM di lapangan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut para unsur Forkopimda serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.(Ril)
