KENDARI – Wakil Bupati Simalungun, Benny Gusman Sinaga, mewakili Bupati Simalungun bersama Ketua DPRD Simalungun, Sugiarto, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah 2025 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
Kegiatan berlangsung pada 26–28 Agustus 2025 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, mengusung tema “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Astacita.”
Rakornas dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dalam sambutannya, Mendagri menekankan pentingnya produk hukum daerah sebagai instrumen utama dalam menciptakan kepastian hukum dan memperbaiki iklim investasi di seluruh wilayah Indonesia.
Acara ini diikuti lebih dari 5.000 peserta yang terdiri dari gubernur, bupati/wali kota, pimpinan DPRD, biro hukum pemerintah daerah, hingga perwakilan pelaku usaha. Turut hadir pula pejabat lintas kementerian, di antaranya dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Investasi/BKPM, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Agenda Rakornas mencakup penandatanganan nota kesepahaman antara Kemendagri dan Kemenkumham, diskusi panel lintas kementerian, hingga pemberian penghargaan kepada daerah dengan indeks kepatuhan tinggi dalam pembentukan produk hukum. Selain itu, diselenggarakan pula UMKM & Ekonomi Kreatif Expo sebagai ajang promosi produk unggulan daerah dan pertunjukan budaya khas Sulawesi Tenggara.
Wakil Bupati Simalungun menegaskan bahwa produk hukum daerah memiliki peran vital dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, berdaya saing, dan berkeadilan.
> “Rakornas ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Simalungun untuk memperoleh masukan, pengalaman, serta best practices dari daerah lain dalam menyusun regulasi yang efektif sekaligus selaras dengan kebijakan nasional,” ujar Benny.
Ia juga menyoroti dampak positif Rakornas terhadap perekonomian lokal di Kendari, mengingat kehadiran ribuan peserta memberi kontribusi langsung bagi sektor perhotelan, transportasi, kuliner, hingga pariwisata.
Partisipasi Pemkab Simalungun dalam forum strategis ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah untuk terus mendorong perbaikan iklim investasi, memperkuat kepastian hukum, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis regulasi yang berkeadilan.(Tp)
