Nasional

Warga Dairi Pertanyakan Penangkapan Pelangsir Pertalite, Minta Penertiban Tidak Tebang Pilih

92
×

Warga Dairi Pertanyakan Penangkapan Pelangsir Pertalite, Minta Penertiban Tidak Tebang Pilih

Sebarkan artikel ini

DAIRI – Penangkapan sejumlah warga yang diduga melakukan aktivitas pelangsiran bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite ke sejumlah desa di Kabupaten Dairi, Kamis malam (19/11/2026) sekitar pukul 23.00 WIB, menuai pertanyaan dari masyarakat dan keluarga para pelangsir.

Persoalan tersebut menjadi sorotan karena para pelangsir yang diamankan disebut-sebut telah memiliki barcode yang diterbitkan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Dairi berdasarkan rekomendasi dari pemerintah desa. Namun, hingga Jumat (20/11/2026), keluarga mengaku belum memperoleh kejelasan mengenai status hukum para warga yang diamankan dan disebut masih berada di ruangan Pidana Khusus (Pidsus).

Salah seorang anggota keluarga pelangsir menyampaikan bahwa aktivitas yang dilakukan keluarganya bukan semata-mata untuk mencari keuntungan besar, melainkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup.

“Kami bukan penimbun. Kami bukan mau kaya. Kami hanya mencari sesuap nasi untuk keluarga,” ungkap salah seorang keluarga pelangsir.

Di tengah penangkapan tersebut, masyarakat justru mempertanyakan konsistensi penegakan hukum terhadap praktik penjualan Pertalite secara eceran di wilayah Kabupaten Dairi.

Warga menilai perlu ada penjelasan mengenai bagaimana pengawasan dan penindakan terhadap pedagang BBM eceran yang beroperasi di pinggir jalan, sekitar SPBU, maupun di pusat kota, khususnya apabila ditemukan menjual Pertalite tanpa barcode atau dokumen yang dipersyaratkan.

Masyarakat mempertanyakan apakah pengawasan dan penindakan sudah dilakukan secara menyeluruh atau masih terfokus pada warga yang membawa BBM ke desa-desa yang lokasinya jauh dari SPBU.

 

“Kalau memang mau ditertibkan, tertibkan semuanya. Jangan sampai masyarakat yang membawa BBM ke desa ditangkap, sementara praktik penjualan eceran yang diduga tidak memenuhi ketentuan justru tidak tersentuh. Kami hanya meminta keadilan,” tegas seorang warga.

Warga menegaskan bahwa mereka tidak bermaksud menghalangi aparat kepolisian dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Namun, mereka berharap penindakan dilakukan secara objektif, transparan, dan tidak tebang pilih.

Masyarakat berharap Polres Dairi memberikan penjelasan terbuka atas sejumlah persoalan yang berkembang, di antaranya:

1. Jika para pelangsir memiliki barcode dan rekomendasi dari pemerintah desa melalui mekanisme Dinas Pertanian, apakah dokumen tersebut telah sesuai dengan ketentuan penyaluran BBM yang berlaku?

2. Bagaimana mekanisme resmi penyaluran Pertalite bagi masyarakat desa yang tinggal jauh dari SPBU?

3. Bagaimana pengawasan terhadap pedagang BBM eceran yang menjual Pertalite tanpa barcode atau dokumen yang dipersyaratkan?

4. Apakah penindakan terhadap dugaan pelanggaran distribusi BBM di Kabupaten Dairi telah dilakukan secara merata?

Pertanyaan tersebut diharapkan dapat dijawab secara resmi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan spekulasi di tengah masyarakat.

Selain meminta penjelasan kepolisian, masyarakat dan keluarga pelangsir berharap para pemangku kepentingan di Kabupaten Dairi turut memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut.

 

Mereka berharap perhatian dan keterlibatan:

– Hinca Panjaitan selaku anggota DPR RI.

– Sabam Sibarani selaku Ketua DPRD Kabupaten Dairi.

– Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dairi.

Keterlibatan para pemangku kepentingan dinilai penting untuk memastikan masyarakat memperoleh kepastian mengenai aturan penggunaan barcode, mekanisme distribusi BBM, serta solusi bagi warga yang tinggal jauh dari SPBU.

Masyarakat dan keluarga pelangsir mengusulkan enam langkah penyelesaian agar persoalan tersebut tidak semakin berlarut-larut.

1. Kejelasan status hukum: Meminta Polres Dairi memberikan informasi kepada keluarga mengenai status dan perkembangan penanganan para warga yang diamankan.

2. Penertiban secara menyeluruh: Meminta pengawasan dan penindakan dilakukan secara adil terhadap seluruh bentuk dugaan pelanggaran distribusi BBM, termasuk penjualan eceran yang tidak memenuhi ketentuan.

3. Sosialisasi aturan barcode: Meminta Dinas Pertanian dan instansi terkait menjelaskan kembali aturan barcode, kuota, serta mekanisme penyaluran BBM.

4. Pembinaan masyarakat: Mengedepankan sosialisasi dan pembinaan agar masyarakat memahami ketentuan yang berlaku sebelum terjadi pelanggaran.

5. Skema distribusi resmi ke desa: Mendorong pemerintah dan instansi terkait mencari mekanisme penyaluran BBM yang legal dan dapat menjangkau masyarakat di wilayah terpencil.

6. Dialog terbuka: Meminta pertemuan antara Polres Dairi, Dinas Pertanian, DPRD, pemerintah desa, serta perwakilan masyarakat dan keluarga pelangsir untuk mencari jalan keluar bersama.

PENEGAKAN HUKUM HARUS TEGAS, TETAPI KEADILAN JANGAN TEbang PILIH

Persoalan distribusi Pertalite di Kabupaten Dairi bukan sekadar menyangkut aktivitas jual beli BBM, tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang tinggal jauh dari akses SPBU.

Bagi warga desa, BBM merupakan kebutuhan penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari, mulai dari bekerja di ladang, mengantar anak ke sekolah, pergi ke pasar, hingga menjalankan usaha.

Karena itu, masyarakat berharap pemerintah dan aparat penegak hukum tidak hanya mengedepankan penindakan, tetapi juga menghadirkan kepastian aturan dan solusi distribusi yang sesuai ketentuan.

Penegakan hukum tentu harus berjalan apabila ditemukan pelanggaran. Namun, masyarakat juga berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan kepastian hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Polres Dairi maupun Dinas Pertanian Kabupaten Dairi terkait dasar penangkapan, status hukum warga yang diamankan, serta mekanisme barcode yang dipersoalkan. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan.(CN)