SIMALUNGUN – Kelanjutan pembangunan Jalan Tol Simpang Panei–Parapat menjadi salah satu fokus pembahasan dalam audiensi Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, dengan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan (Dirjen Kuathan) Kementerian Pertahanan RI, H. Haris Haryanto, di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas pengembangan infrastruktur strategis di Kabupaten Simalungun, khususnya rencana pembangunan ruas Tol Simpang Panei–Parapat yang dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengembangkan sektor pariwisata, sekaligus mendukung aspek pertahanan di Sumatera Utara.
Dalam audiensi itu, Bupati didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, serta jajaran perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah (Bapperida). Sementara Dirjen Kuathan Kemhan didampingi Direktur Fasilitas dan Jasa (Dir Fasjas) Ditjen Kuathan beserta jajaran.
Ruas Tol Simpang Panei–Parapat direncanakan memiliki panjang sekitar 40,36 kilometer. Dari total tersebut, sekitar 38 kilometer berada di wilayah Kabupaten Simalungun. Kehadiran jalan tol ini diharapkan dapat meningkatkan akses menuju Parapat dan kawasan Danau Toba serta memperkuat konektivitas Simalungun dengan jaringan jalan tol nasional.
Saat ini, proses perencanaan telah memasuki tahap penyusunan Basic Design dan Studi Kelayakan (Feasibility Study/FS), dengan progres sekitar 90 persen. Proses tersebut melibatkan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Hutama Marga Waskita bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Pemkab Simalungun memandang kelanjutan proyek tersebut sebagai bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain memperlancar mobilitas masyarakat, pembangunan tol diharapkan memberikan dampak terhadap perdagangan, investasi, pariwisata, distribusi barang dan jasa, serta peningkatan pendapatan asli daerah.
Bupati Simalungun menegaskan, pembangunan Tol Simpang Panei–Parapat bukan hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut masa depan konektivitas dan perekonomian masyarakat.
“Dengan sekitar 38 kilometer ruas tol berada di wilayah kami, pemerintah daerah berharap proses perencanaan dan tahapan pembangunan dapat terus berlanjut hingga terealisasi,” ujar Anton.
Selain mendukung akses menuju kawasan strategis Danau Toba, keberadaan ruas tol tersebut diharapkan dapat membuka peluang investasi, memperlancar distribusi barang dan jasa, menciptakan aktivitas ekonomi baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Simalungun juga menyampaikan gagasan agar sebagian desain infrastruktur jalan tol dapat dipertimbangkan untuk difungsikan sebagai landasan darurat pesawat tempur.
Lokasi yang diusulkan berada sekitar tiga kilometer dari pintu Tol Simpang Panei. Konsep tersebut diharapkan dapat diintegrasikan sejak tahap perencanaan dan penyusunan desain dasar, sehingga aspek pertahanan dapat dipadukan dengan pembangunan infrastruktur sipil.
Pihak Kementerian Pertahanan menyambut positif usulan tersebut. Integrasi fungsi pertahanan sejak awal perencanaan dinilai dapat memberikan manfaat strategis sekaligus mengurangi kebutuhan penyesuaian konstruksi di kemudian hari.
Dengan konsep tersebut, pembangunan Tol Simpang Panei–Parapat diharapkan tidak hanya menjadi pengungkit konektivitas dan perekonomian daerah, tetapi juga dapat memberikan nilai tambah dalam mendukung ketahanan wilayah.(Ril)
