TAPANULI UTARA — Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus mempercepat penanganan infrastruktur sumber daya air (SDA) yang rusak akibat bencana hidrometeorologi. Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., menemui Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan, Feriyanto Pawenrusi, di Kantor BBWS Sumatera II Medan, Jumat (28/8/2026).
Pertemuan tersebut menjadi langkah proaktif Pemkab Tapanuli Utara untuk mendorong percepatan penanganan jaringan irigasi, tanggul, dan infrastruktur SDA yang dinilai penting bagi perlindungan masyarakat serta keberlangsungan sektor pertanian.
Berdasarkan data Dinas PUTRHub Tapanuli Utara, baru sekitar 51,34 persen jaringan irigasi daerah yang berada dalam kondisi baik. Kondisi tersebut mendorong Bupati JTP Hutabarat untuk aktif memperjuangkan dukungan anggaran melalui pemerintah pusat dan BBWS Sumatera II.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Taput menyampaikan sejumlah usulan penanganan infrastruktur SDA, di antaranya optimalisasi jaringan irigasi melalui Program Optimalisasi Lahan (Oplah) dan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).
Usulan lainnya yakni pembangunan lanjutan jaringan irigasi pada Bendung Batang Toru yang mencakup sekitar 3.200 hektare lahan di Kecamatan Pahae Jae dan Purbatua, serta Bendung Aek Sigeaon sebelah kiri yang mencakup sekitar 1.420 hektare lahan di Kecamatan Sipoholon.
Selain sektor irigasi, Pemkab Taput juga mengusulkan penanganan pengendalian banjir dan penguatan tanggul melalui normalisasi sungai, pemasangan sheetpile, serta pembangunan groundsill di sejumlah lokasi, termasuk Sungai Aek Sigeaon, Sungai Batang Toru, dan Sungai Aek Situmandi.
Bupati JTP Hutabarat menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh hanya menunggu dalam memperjuangkan kebutuhan pembangunan daerah. Menurutnya, diperlukan langkah aktif dan koordinasi langsung dengan pemerintah pusat agar persoalan infrastruktur dapat segera ditangani.
“Kondisi saat ini menuntut kita untuk tidak sekadar menunggu di daerah. Kami berkoordinasi langsung mulai dari tingkat Balai hingga ke kementerian di pusat demi memastikan infrastruktur Tapanuli Utara mendapat perhatian prioritas. Gerak cepat ini murni demi kepentingan masyarakat dan pemulihan ekonomi pertanian kita,” ujar Bupati Taput.
Langkah tersebut mendapat apresiasi dari Kepala BBWS Sumatera II Medan, Feriyanto Pawenrusi. Ia menilai, sinergi dan komunikasi langsung antara pemerintah daerah dan BBWS penting untuk mempercepat penanganan kebutuhan infrastruktur SDA di daerah.
“Kami sangat mengapresiasi kegigihan Pak Bupati. Tidak semua kepala daerah mau proaktif dan membuka ruang diskusi teknis seperti ini. Tugas BBWS II adalah membantu daerah yang membutuhkan alokasi percepatan,” ungkap Feriyanto.
Menurutnya, sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan BBWS, termasuk kesiapan Pemkab dalam menangani dampak sosial di lapangan, akan mendukung percepatan pelaksanaan pekerjaan teknis.
Sebagai hasil audiensi, BBWS Sumatera II Medan memastikan perbaikan tanggul Sungai Aek Sigeaon masuk dalam penanganan tahun anggaran 2026. Prioritas pekerjaan berada di kawasan Jalan HKI, Kecamatan Tarutung.
Selain perbaikan tanggul, BBWS Sumatera II juga akan membangun struktur groundsill di tiga titik untuk membantu menaikkan dan menstabilkan dasar sungai.
Pemkab Tapanuli Utara berharap langkah tersebut dapat memperkuat perlindungan kawasan permukiman dari ancaman banjir dan erosi sekaligus mendukung keberlanjutan lahan pertanian masyarakat.
Langkah jemput bola Bupati JTP Hutabarat ke BBWS Sumatera II menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menghadirkan solusi konkret terhadap persoalan infrastruktur SDA, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat demi kepentingan masyarakat Tapanuli Utara.(Torop Pers)
