Berita Daerah

Revitalisasi SD di Kec. Huta Bayu Raja Disorot: Papan Transparansi Tak Terlihat, Bendahara Disebut Sudah Pensiun

97
×

Revitalisasi SD di Kec. Huta Bayu Raja Disorot: Papan Transparansi Tak Terlihat, Bendahara Disebut Sudah Pensiun

Sebarkan artikel ini
oplus_0

SIMALUNGUN – Pelaksanaan program revitalisasi Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun, menuai sorotan. Padahal, program tersebut bersumber dari dana Kementerian Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Kemendikdasmen), namun pelaksanaannya di lapangan dinilai minim transparansi.

Pantauan di lokasi, Senin (10/8/2026), tidak terlihat papan informasi atau papan transparansi kegiatan revitalisasi. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi terkait sumber anggaran, nilai pekerjaan, pelaksana, hingga target penyelesaian proyek.

Tak hanya soal transparansi, sejumlah pekerja di lokasi juga tampak tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) secara memadai. Hal ini menimbulkan pertanyaan terhadap penerapan standar keselamatan kerja dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Ketika awak media mencoba meminta penjelasan kepada pihak sekolah, sejumlah guru menyebut Kepala Sekolah Elisabet Sihombing sedang kurang sehat. “Ibu kepala sekolah sedang sakit, naik tensinya,” ujar salah seorang guru.

Saat ditanyakan mengenai bendahara kegiatan, guru tersebut menyebut bendahara sudah pensiun. “Kalau bendahara sudah pensiun, Pak,” jawabnya.

Para guru kemudian menyarankan agar informasi lebih lanjut dikonfirmasi langsung kepada kepala sekolah maupun para pekerja yang terlibat dalam kegiatan revitalisasi.

Sementara itu, beredar informasi bahwa dana program revitalisasi tersebut di duga  berada di rekening kepala sekolah. Informasi ini belum dapat dipastikan kebenarannya dan masih memerlukan klarifikasi dari pihak terkait.

Upaya konfirmasi kepada Kepala Sekolah Elisabet Sihombing melalui pesan WhatsApp juga belum membuahkan hasil. Panggilan telepon berdering namun tidak dijawab, sementara pesan yang dikirim hingga berita ini ditayangkan belum mendapat tanggapan.

Minimnya informasi di lapangan dan belum adanya klarifikasi dari pihak sekolah membuat pelaksanaan revitalisasi tersebut semakin dipertanyakan. Publik berhak mengetahui bagaimana dana negara yang bersumber dari Kemendikdasmen digunakan, terlebih program tersebut menyangkut fasilitas pendidikan dan keselamatan para pekerja.(741t)